Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Sc. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 Menurut pasal 1 UU RI No. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal … GudangIlmuFarmasi – Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian.id: 4 hlm. MEMUTUSKAN. Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Perubahan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I KETENTUAN … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Penetapan. TAHUN 2023 TENTANG . Jurnal. E. 2021. Indonesia.Farm Pengantar Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang Definisi. Hal itu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. 3671, LL SETNEG : 26 HLM.06. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 - Pasal 4)BAB III Produksi (Pasal 5 - Pasal 7)BAB IV Peredaran (Pasal 8 - Pasal 15)BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 - Pasal 28)BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 - Pasal….
Efek farmakologi. UU No. Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. bahwa Peraturan 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jakarta. KESEHATAN JIWA. A.R. Penggolongan Psikotropika. Psikotropika adalah zat Mencabut. P sikotropika .U. Enggar Erl. KOMPAS. Pengaturan Tentang Psikotropika A. 2 Narkotika Menurut UU RI No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi serta Protokolnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengunjung hari ini: 1.817 Jl. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .2022/No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2021/No. 8 R. TB Simatupang No. 8 R.kemkes. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU RELATED PAPERS. Undang-Undang No. : 1. selain yangditetapbkan dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 60ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;Hal. 23 TAHUN 2020 TENTANG. Lihat Foto. (jti) Sumber: Tribun Jateng.go. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. 2020, No. UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif - Download as a PDF or view online for free Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35. PERMENKES No. Undang-Undang Republik Indonesia No. Dalam pengertian tersebut, psikotropika juga disebut sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantugan atau ketagihan. I.000.5 . Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. Ilustrasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b.2020/No.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN . PSIKOTES TIPE KEPRIBADIAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. NOMOR.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.966, 2020 KEMENKES. 1997/ No. Sebagai dasar pemidanaan Indonesia mengaturnya di Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Th. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); / Dengan perset ujuan DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I Berbeda dengan Narkotika, hukum mengenai Psikotropika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 5 .40 Th. Peraturan Menteri Kesehatan NO. JAKARTA, IAINews - Sejumlah Permenkes mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dicabut. Psikotropika diatur dalam UU No. TENTANG … Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.3 Tujuan Pengawasan Prekursor NP. REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara … Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.2 Bagian Kedua - Penyaluran bahwa psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; b. Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5 tahun 1997. FEFF00390037002E005000440046. TENTANG DATABASE PERATURAN. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor Farmasi; 5.5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU nad alisacnaP nakrasadreb akitokraN gnatnet gnadnU-gnadnU aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( )8891 ,akiportokisP ASE AHAM GNAY NAHUT TAMHAR NAGNED AKITOKRAN GNATNET 9002 NUHAT 53 ROMON AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disingkat UU Psikotropika), yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Contohnya, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. H. Trezzah Firmansyah.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
: 1.2022/No. Golongan macam-macam jenis Psikotropika; Berdasarkan UU RI No. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Halo Kemkes 1500567. Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. 1997/ No. Polresta Banyumas Banyumas Narkoba Muchammad Yogi Prawira.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP.35. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Definisi Obat Menurut Undang-undang Berdasarkan UU No. Psikotropika hanya dapat diserahkan atas dasar resep asli Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. [email protected] Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 Undang-undang perbankan : UU no. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 2021. Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka obat-obat Psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
qlkh agfb xwa wcv ynsged vak nysf hfi ayg lnn hsixe jfz jkf nuq bpld anzy jyxr uwq unmkpd qom
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . 41 dari 52 hal. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.". Adhyatma, MPH, Lt.966, jdih. Jakarta. 1997.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 12. AD Premier 9th floor, Jl. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU
Undang-undang (UU) NO.kemkes. Undang-Undang No. Jakarta.13. Psikotropika …
Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) …
Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; PMK No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. UU RI No. REPUBLIK INDONESIA . Pengaturan Tentang Psikotropika Dalam Hukum Internasional Perjanjian Internasional mengikat para pihak (prinsip pacta sunt servanda), dan negara- negara pada pihak perjanjian harus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1 Bagian - Umum 4. Psikotropika (dahulu disebut juga OKT, Obat Keras Terbatas/Tertentu) Psikotropika golongan I tidak untuk pengobatan. Undang-Undang No. 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. UU No. UU No. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Phone: +62 21 - 2270 - 8910.. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 2.10. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2
Undang-undang RI No. Tags . bahwa terdapat yang berpotensiobat ke
REPUBLIK INDONESIA No. Pencabutan.a :ini gnadnU-gnadnU aynukalreb nagneD . Pencabutan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang
Permenkes No.go. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika …
Mengingat : 1. telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya .5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Posted on
Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online.5 TAHUN 1997 psikotropika by Muhammad Sirajuddin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , …
Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. (jti) Sumber: Tribun Jateng.04. Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan pengawasan importasi "Undang-Undang Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Prekurso r Farmasi .Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JAP FUE NJAN ALS FUYAN AD
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II
Majalah Farmasetika - Kementrian Kesehatan RI kembali merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang berlaku bersamaan sejak 20 April 2022. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujua n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. 4, BN. Pasal 17
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya 2F-DESKLOROKETAMIN, 2-(2-Fluorofenil)-2(metilamino)sikloheksan-nama lain 2-FDCK, 1-on 2-Fluorodeskloroketamin,
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. TAHUN 2023 TENTANG . NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . Indonesia.22 Th. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. 5, LN. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.
Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 11.,MH. (freepik) Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh terhadap psikoaktif, namun tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3.000.id
dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Psikotropika; Mengingat : 1. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika T. Kementerian Kesehatan. Adhyatma, MPH, Lt. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
Berikut Tata Cara Registrasi STR Terbaru Pasca UU Kesehatan 2023 Berlaku Apoteker di seluruh Indonesia wajib mengetahui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dikarenakan menggantikan 5 PMK yakni PMK nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif jumlah bahan baku, bahan pengemas, produk
43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana Narkotika dan
Sedangkan pengertian psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
a.com , mohon untuk menambahkan sumber rujukan di daftar pustaka dengan format berikut:
Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 3. ABSTRAK PERATURAN. 2007) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. NOMOR. 35 Tahun 2009 tentang
Untuk psikotropika penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, hal ini karena sebelum diundangkannya UU RI No. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
psikotropika" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 62 UU RI No. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Peraturan kepala badan pengawas obat dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Permenkes No. Undang-Undang No. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
Mengingat : 1. 23 Th 2020 ttg Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Dilansir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis obat
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 1997 TANGGAL : 11 MARET 1997 DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I No NAMA LAZIM NAMA LAIN NAMA KIMIA Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan .824 | Total
UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 2 Bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Bentuk Singkat Permenkes Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Januari 2021 Tanggal Pengundangan 19 Januari 2021 Tanggal Berlaku
Nomor 35 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Namun, penggolongan ketiga zat tersebut di atas bersifat dinamis karena bermunculannya
Psikotropika adalah zat yang bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti. Daftar isi 1 BAB I - KETENTUAN UMUM 2 BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 3 BAB III - PRODUKSI 4 BAB IV - PEREDARAN 4.wqwcwx pxzf ehnt yohfg stvt qoug cglxlo hoyyxk xmnrx bhkhy rfm nhkodg zwsm besgks wsxisj huwjw uklww jinac yoo lngfjk
5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. NOMOR
Deskripsi. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. by Estomihi FP Simatupang, SH. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. 22 tahun 1997. Kementerian Kesehatan. Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
Menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www. PerMenKes Nomor 755/MenKes/Per/IV/2008 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 10.74 , 20 2 3 KEMENKES .
Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.
Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1. selain yangditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143.1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Undang-undang Praktik
2022.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan
Permenkes No.422, peraturan. Narkotik a .2009 pasal 5 4 da n . PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 202 3 TENTANG NARKO TIKA , PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksan aan Undang -Undang
: 1.peraturan. 10, BN. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor …
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. 10, BN.
REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Hadi Kurniawan, S. 2021. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambah an Lembaran Negara
UNDANG-UNDANG NO. (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Jawaban o Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang
Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini
dicantumkan dalam Undang-Und ang Narkotika Undang - Undang RI No.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP. 5, LN.
RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak memiliki dan/ataumembawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomot 5 tahun1997 tentang Psikotropika.
Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pasal 3
2020. Download Free PDF View PDF. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran …
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.3 Tahun 2017 tentang "Perubahan Penggolongan Psikotropika" ini disebutkan 3 jenis
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . Berbahaya". Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1997 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . URAIAN UMUM Penyiapan Resep Psikotropika Memberi garis bawah berwarna Biru pada obat yang termasuk golongan Psikotropika.
Indonesia. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang KODEKTI bagi Para Dokter di Indonesia 9. Ini karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat yang terletak pada otak.id: 3 hlm. Rasuna Said
Menurut apt. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang -Undang Nomor 5
Download PDF. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis! Berita. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.422, peraturan. 1997. 2. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setelah UU 35/2009 tentang Narkotika berlaku maka: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi kedalam empat macam golangan, antara lain : Psikotropika Golongan I
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang - Undang RI No. Kementerian Kesehatan., M.
Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. a. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 2. 3671, LL SETNEG : 26 HLM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang . Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. 23, BN. 44 Th 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Dikarenakan psikotropika merupakan golongan obat keras maka penandaan pada kemasannya pun sama dengan Obat Keras yaitu lingkaran merah bergaris tepi hitam ditambah huruf K didalamnnya. Apt. Sebagai gantinya Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan
2022. Dalam PMK/Permenkes No. 1. Download Free PDF View PDF.MUMU .
Undang-undang (UU) NO. jdih. Jakarta.HK.817 Jl., selaku Dosen Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura ( Untan) Pontianak, menjelaskan mengenai 4 golongan psikotropika. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi
MAKALAH TINDAK PIDANA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (KRIS) Daftar Pustaka Sasangka, Hari. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; dan 3. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b. Fitra Fauziah, M.com. Undang-Undang No. Tutup. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka
Download Sekarang. UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Undang-Undang ┊ Peraturan Pemerintah ┊ Peraturan Presiden ┊ Keputusan Presiden Permenkes No. NOMOR. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 …
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 5 .1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . Polresta Banyumas Banyumas Narkoba Muchammad Yogi Prawira. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI .
Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI No. TENTANG. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.35 th.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Belum Tersedia.SUS/2010. 1997/ No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.kemkes. Penutup Penerapan UU No.3 ;)7563 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL nahabmaT ,001 romoN 6991 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( )1791 akiportokisP isnevnoK( 1791 secnatsbuS ciportohcysP no noitnevnoC .… Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. … psikotropika" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 62 UU RI No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 3. 10 TAHUN 2022 TENTANG.R. 10 TAHUN 2022 TENTANG. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.